TUGAS SUB 3 ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

 Nama (NPM) : 1. Aditiya Darmawan                 (10315165)

                      2. Bagas Bimantara                   (13315268)

                      3. Ilham Anugrah Widjaya          (13315268)

                      4. Sarah Dwikusuma H              (16315393)

                      5. Wisnu Maulana                      (17315190)

                      6. Yosua Manurung                   (17315294)

Dosen           : Efa Wahyuni, SE.

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS GUNADARMA

2018

Fungsi dan Peran APBN

1.        Fungsi dan Peran APBN

a.         APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).

b.        APBN sebagai alat Stabilisasi Ekonomi,

           1)      Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total      

            2)      Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

           3)      Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya  .

         4)      Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatassi.

       5)      Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri

  

2.        Dampak APBN terhadap Perekonomian

       Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang masing-masing menghasilkan tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN nya. Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :

a.         SALDO ANGGARAN KESELURUHAN

Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :

G – T = B = Bn + Bb + Bf

Catatan: :

G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri),

pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.

T   = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak

B   = Pinjaman total pemerintah

Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan

Bb = Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan

Bf  = Pinjaman pemerintah dari luar negeri

·           Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :

G – T – B = Bb + Bf

·           APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang:

G – T – B = 0

Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:

1.      Pembiayaan Dalam Negeri :

a.         Perbankan Dalam Negeri

b.         Non Perbankan Dalam Negeri

2.      Pembiayaan Luar Negeri Bersih

a.         Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)

b.         Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

2.             KONSEP NILAI BERSIH

          Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat.

3.             DEFISIT DOMESTIK

a.       Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.

b.      Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)

G = Gd + Gf

T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi 

(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf

(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran

4.             DEFISIT MONETER

a.         Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0

b.        Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaannya

5.             Struktur dan Susunan APBN

a.         Pendapatan Negara dan Hibah

1)        Penerimaan Pajak

2)        Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)

b.        Belanja Negara

1)        Belanja pemerintah pusat

2)        Anggaran Belanja untuk Daerah

c.         Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik

d.        Surplus/ Defisit Anggaran

e.         Pembiayaan

6.             Prinsip-prinsip Dalam APBN

a.         Prinsip Anggaran APBN

b.        Prinsip Anggaran dinamis

c.         Prinsip Anggaran Fungsional

DAFTAR PUSTAKA

http://capucinoman.blogspot.com/2018/01/fungsi-dan-peran-apbn.html

http://cafe-ekonomi.blogspot.co.id/2009/05/makalah-apbn-indonesia.html